Saat ini, setidaknya terdapat 27 sistem terkait dengan pengelolaan perbendaharaan dan anggaran negara di Indonesia. 14 diantaranya dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran, sedangkan 13 sistem terkait pengelolaan pendapatan, utang, dll ada di satker. Hal tersebut diungkap Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang TI, Bobby A.A. Nazief pada APEC Workshop On Treasury and Budget Reform yang diselenggarakan Kementerian Keuangan pada tanggal 2 – 3 Juli 2013 di Lombok.
Sesi empat pada hari kedua workshop membahas status IFMIS (Integrated Financial Management and Information System) serta tantangan dan agenda masa depan kerangka pengembangan IFMIS dalam perekonomian APEC. Dihadapan para delegasi dari 12 negara anggota APEC serta empat organisasi internasional, Bobby menyampaikan bahwa kondisi saat ini, belum ada sistem terintegrasi yang digunakan dalam proses pengelolaan perbendaharaan dan anggaran negara di Indonesia. Hanya saja, pengembangan dan pengelolaan atas sistem tersebut dilakukan secara terpusat oleh masing-masing unit.
Sebagai bagian dari penerapan IFMIS di Indonesia, SPAN akan mengintegrasikan proses perbendaharaan dan anggaran negara ke dalam sistem teknologi informasi terintegrasi dengan single database. Banyaknya aplikasi dan data yang akan menjadi input dalam sistem SPAN serta besarnya jumlah satker yang ada di wilayah Indonesia (mencapai lebih dari 22.000 satker), menjadi isu penting dalam pengembangan SPAN.
Nantinya, setelah SPAN diimplementasikan diharapkan mampu mendukung pengelolaan penganggaran berbasis kinerja sesuai yang diamanatkan dalam UU Keuangan Negara.